Minggu, 22 Januari 2017

breaking-news Penjualan Ritel Inggris turun -1.9% di Desember vs. 0.2% di November, ekspektasi -0.1%.

cfd  CFD

Hampir Sepekan Di-blokir, Twitter Kecam Pemerintah Turki

Kamis, 27 Maret 2014 14:18 WIB
Dibaca 505

Monexnews - Sejak hari Jumat kemarin (21/03) media sosial Twitter resmi diblok oleh pemerintah negara Turki. Larangan itu diputuskan oleh Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan karena Twitter menyebar berita tentang korupsi beberapa pejabat pemerintah.

Penutupan akses Twitter terjadi setelah perusahaan media sosial ini gagal memenuhi permintaan pemerintah untuk menghilangkan tweet-tweet yang berisi tentang tuduhan korupsi pejabat negara. Gugatan hukum langsung diajukan oleh berbagai elemen masyarakat atas keputusan sepihak otoritas telekomunikasi Turki (TIB). Banyak pengguna Twitter menilai pemerintah terlalu paranoid dan memaksakan kehendak atas selentingan berita yang tersebar di media sosial. Warga Turki juga menganggap larangan Twitter adalah ilegal dan menyalahi undang-undang.

Pengadilan ibukota Ankara di Turki telah memerintahkan instansi terkait untuk membuka kembali blokirnya terhadap Twitter. Namun demikian, menurut UU yang berlaku TIB masih mempunyai waktu 30 hari lagi untuk memenuhi perintah pengadilan. Hal inilah yang mengganggu kenyamanan pengguna Twitter karena sebagian besar dari mereka ingin supaya akunnya bisa dipakai lagi sesegera mungkin.

Pihak Twitter juga mengajukan keberatan atas blokir yang mereka terima. Menurut perwakilan pihak perusahaan, Twitter telah menjalankan dua dari tiga permintaan terkait aksi represif PM Erdogan Jumat lalu. Namun perusahaan asal Amerika ini menolak untuk melaksanakan satu perintah lainnya, yakni untuk men-suspensi akun yang telah menyebar tuduhan korupsi pemerintah. Dalam sebuah wawancara, Erdogan mengkritik sendiri sikap permisif rakyatya terhadap media-media asing. "Saya tak habis pikir mengapa masyarakat mudah sekali menerima apa yang beredar di Facebook, Youtube atau Twitter. Banyak sekali kebohongan di dalamnya," kilah Erdogan.

Praktisi hukum dan pengamat politik memperkirakan larangan penggunaan Twitter akan segera dicabut oleh TIB. Sesuai dengan UU yang berlaku, otoritas memang masih memiliki 30 hari untuk memenuhi kewajiban tersebut. Atau apabila keberatan, pemerintah juga punya 30 hari untuk memikirkan opsi banding.

Sampai dengan beberapa jam lalu, top trending Twitter Turki memang masih seputar tuduhan korupsi di Partai Keadilan dan Kemajuan yang dipimpin oleh PM Erdogan. Namun demikian, muncul pula topik trending lainnya yang pro terhadap sang pemimpin.

 

 

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar