Rabu, 13 Desember 2017

cfd  CFD

Setelah Twitter, Youtube juga Dilarang Pemerintah Turki

Jumat, 28 Maret 2014 12:41 WIB
Dibaca 664

Monexnews - Operasi bersih-bersih dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap situs internet asing. Setelah memblokir Twitter, pemerintah juga menutup akses Youtube bagi warganya.

Youtube di-blok oleh Perdana Menteri Tayyip Recep Tayyip Erdogan karena menyimpan video tentang rencana aksi militer Turki. Dalam video yang di-post oleh sebuah akun tanpa nama itu, tampak rekaman diskusi antara pejabat militer pemerintah yang berisi rencana aksi di Syria. Kepala intelijen, Hadan Fidan dan Menlu, Ahmed Davutoglu bercakap-cakap dalam sebuah rapat yang membahas tentang kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Syria. Badan Penerangan Turki langsung menutup Youtube dengan alasan untuk kepentingan masyarakat.

Jelang pemilu hari Minggu ini, pemerintah memang bersikap aktif dalam memantau berbagai informasi yang masuk via media sosial. Aksi represif pemerintah di dunia maya mengundang kecaman dari warga dan media luar karena menimbulkan kesan mereka ingin menutupi boroknya sendiri. "Kami menerima laporan Youtube tidak bisa diakses di Turki, padahal tidak ada kendala teknis di layanan kami," ujar juru bicara perusahaan induk Youtube, Google, kepada CNBC.

Penutupan akses Youtube semakin menambah daftar media sosial yang dimusuhi oleh PM Erdogan. Pada hari Jumat pekan lalu (21/03), media sosial telah Twitter resmi diblok oleh pemerintah negara Turki karena tuduhan menyebar berita bohong tentang korupsi beberapa pejabat pemerintah. Blokir diputuskan setelah perusahaan media sosial ini gagal memenuhi permintaan pemerintah untuk menghilangkan tweet-tweet yang berisi tentang tuduhan korupsi pejabat negara. Gugatan hukum langsung diajukan oleh berbagai elemen masyarakat atas keputusan sepihak otoritas telekomunikasi Turki (TIB). Banyak pengguna Twitter menilai pemerintah terlalu paranoid dan memaksakan kehendak atas selentingan berita yang tersebar di media sosial. Warga Turki juga menganggap larangan Twitter adalah ilegal dan menyalahi undang-undang.

Pengadilan ibukota Ankara di Turki telah memerintahkan instansi terkait untuk membuka kembali blokirnya terhadap Twitter. Namun demikian, menurut UU yang berlaku TIB masih mempunyai waktu 30 hari lagi untuk memenuhi perintah pengadilan. Hal inilah yang mengganggu kenyamanan pengguna Twitter karena sebagian besar dari mereka ingin supaya akunnya bisa dipakai lagi sesegera mungkin.

Pihak Twitter juga mengajukan keberatan atas blokir yang mereka terima. Menurut perwakilan pihak perusahaan, Twitter telah menjalankan dua dari tiga permintaan terkait aksi represif PM Erdogan Jumat lalu. Namun perusahaan asal Amerika ini menolak untuk melaksanakan satu perintah lainnya, yakni untuk men-suspensi akun yang telah menyebar tuduhan korupsi pemerintah. Dalam sebuah wawancara, Erdogan mengkritik sendiri sikap permisif rakyatya terhadap media-media asing. "Saya tak habis pikir mengapa masyarakat mudah sekali menerima apa yang beredar di Facebook, Youtube atau Twitter. Banyak sekali kebohongan di dalamnya," kilah Erdogan.

Praktisi hukum dan pengamat politik memperkirakan larangan penggunaan Twitter akan segera dicabut oleh TIB. Sesuai dengan UU yang berlaku, otoritas memang masih memiliki 30 hari untuk memenuhi kewajiban tersebut. Atau apabila keberatan, pemerintah juga punya 30 hari untuk memikirkan opsi banding. Hal yang sama juga berlaku untuk Youtube apabila nantinya ada gugatan untuk buka akses dari pihak yang merasa keberatan.

[Harga saham perusahaan induk Youtube yaitu Google (NASDAQ:GOOG) ditutup pada posisi $1,114.28 atau merosot 1.56% pada sesi perdagangan hari Kamis (27/03).]

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar