Rabu, 20 September 2017

cfd  CFD

Turki Berangus Dua Akun Twitter Pengungkap Skandal Pemerintahan

Senin, 21 April 2014 11:34 WIB
Dibaca 434

Monexnews - Pemerintah Turki terus mengawasi dinamika informasi yang berkembang di masyarakat, khususnya menyangkut berita-berita yang beredar di media sosial. Perdana menteri Recep Tayyip Erdogan dan jajarannya kembali memberangus akun Twitter yang dianggap menyebarkan fitnah tentang pemerintah.

Turki pada hari Minggu (20/04) menutup akses untuk dua akun Twitter anonim karena isi kicauannya selalu mendiskreditkan keluarga istana. Akun dengan nama pengguna Haramzadeler dan Bascalan ini beberapa kali merilis dialog rahasia antara keluarga perdana menteri, kolega politik dan pejabat negara. Isi percakapannya sendiri terkait erat dengan proyek-proyek korupsi antara pemegang tampuk kekuasaan.

Twitter sejak pekan lalu sepakat bekerjasama dengan pemerintah Turki untuk menutup akun-akun yang melanggar keamanan nasional dan hak pribadi. Haramzadeler dan Bascalan sendiri memiliki sekitar 400 ribu follower. Ribuan pengikut tersebut kini tidak bisa lagi mengakses kicauan tentang skandal-skandal pemerintah.

Meski demikian, Twitter tetap berusaha mengedepankan aspek kebebasan berpendapat di antara penggunanya. Sesaat setelah dua akun anonim itu ditutup, perusahaan kembali menekankan kebijakan bisnisnya melalui policy feed. "Kami tidak bertindak atas permintaan pemerintah, dan kami bisa saja membawa suatu kasus ke poengadilan apabila ada aturan yang melanggar kebebasan berekspresi," demikian bunyi policy feed Twitter.

Sejak akhir bulan Maret lalu, Operasi bersih-bersih gencar dilakukan oleh pemerintah Turki terhadap situs internet asing. Setelah sempat memblokir Twitter, pemerintah bahkan juga menutup akses Youtube bagi warganya.

Youtube di-blok oleh Perdana Menteri Tayyip Recep Tayyip Erdogan pada 27 Maret lalu karena menyimpan video tentang rencana aksi militer Turki. Dalam video yang di-post oleh sebuah akun tanpa nama itu, tampak rekaman diskusi antara pejabat militer pemerintah yang berisi rencana aksi di Syria. Kepala intelijen, Hadan Fidan dan Menlu, Ahmed Davutoglu bercakap-cakap dalam sebuah rapat yang membahas tentang kebijakan luar negeri Turki dalam krisis Syria. Badan Penerangan Turki langsung menutup Youtube dengan alasan untuk kepentingan masyarakat.

Aksi represif pemerintah di dunia maya mengundang kecaman dari warga dan media luar karena menimbulkan kesan mereka ingin menutupi boroknya sendiri. "Kami menerima laporan Youtube tidak bisa diakses di Turki, padahal tidak ada kendala teknis di layanan kami," ujar juru bicara perusahaan induk Youtube, Google, kepada CNBC.

Twitter pun sempat resmi diblok oleh pemerintah negara Turki karena tuduhan menyebar berita bohong tentang korupsi beberapa pejabat pemerintah pada tanggal 21 Maret. Blokir diputuskan setelah perusahaan media sosial ini gagal memenuhi permintaan pemerintah untuk menghilangkan tweet-tweet yang berisi tentang tuduhan korupsi pejabat negara. Gugatan hukum langsung diajukan oleh berbagai elemen masyarakat atas keputusan sepihak otoritas telekomunikasi Turki (TIB). Banyak pengguna Twitter menilai pemerintah terlalu paranoid dan memaksakan kehendak atas selentingan berita yang tersebar di media sosial. Warga Turki juga menganggap larangan Twitter adalah ilegal dan menyalahi undang-undang.

[Harga saham perusahaan Twitter (NASDAQ:TWTR) ditutup pada posisi $45.01 atau menguat 1.33% pada sesi perdagangan hari Jumat (17/04).]

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar