Monexnews - Tidak ada negara lain di benua biru yang memiliki peran luar biasa sentral selain Jerman.
Nasib program pembelian obligasi negara-negara bermasalah oleh Bank Sentral Eropa (ECB) masih terkatung-katung. Faktor restu dari institusi pemerintahan terkait masih menjadi kendala. Tidak hanya itu, legalitas European Stability Mechanism (ESM) juga tetap dipertanyakan oleh khalayak, khususnya warga Jerman.
Mahkamah Konstitusi (MK) Jerman pekan ini akan memutuskan apakah gagasan ESM berada dalam koridor hukum. Sejak dicetuskan pada bulan Juni silam, implementasi ESM sangat ditunggu oleh pelaku investasi. Mengingat mekanisme ini merupakan satu-satunya resolusi yang diyakini dapat secara langsung memupus pesimisme di pasar finansial. Sayangnya, banyak pihak skeptis dengan buah kebijakan otoritas Eropa tersebut.
Sebelum diaktifkan, ESM harus terlebih dahulu di-ratifikasi oleh negara-negara penyokong dana. Pihak parlemen akan menentukan apakah suatu negara mengakui aturan tersebut dan memiliki komitmen untuk menjalankannya. Kini institusi legislatif negara ekonomi terbesar kawasan, Jerman, siap mengetuk palu persetujuan aktivasi ESM. Namun tidak demikian halnya dengan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah telah berkomitmen mendukung segala program penyelesaian krisis, tetapi banyak pihak memperdebatkan peran Angela Merkel dalam upaya penuntasan krisis tersebut. Pejabat konservatif sejak lama menolak proposal ESM karena memandang hal itu sebagai sebuah kesia-siaan. Semua elemen politik dan warga negara tentu bebas menyuarakan aspirasinya karena biaya pendanaan ESM memakai uang rakyat. Kalangan hukum Jerman dan kaum cendekiawan juga mengutarakan sikap serupa. Mereka konon siap mengajukan class action apabila parlemen tetap meloloskan proposal ini.
Berbekal modal 500 juta euro, ESM dirancang untuk menjadi pos peminjaman dana segar bagi negara-negara dengan kinerja anggaran pincang, seperti Spanyol dan Italia. Eksistensinya juga di-plot sebagai pengganti Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa (EFSF) yang telah membantu pemulihan di Yunani, Portugal dan Irlandia. "Saya tetap berharap ESM bisa di-ratifikasi secepatnya," ujar Menteri Keuangan Jerman, Wolfgang Schaeuble. Jika ESM gagal diluncurkan, maka negara yang paling bersedih adalah Spanyol. Pemerintah Madrid adalah nantinya akan jadi pihak pertama yang menikmati sokongan dana ESM. Selain membutuhkan 100 miliar euro untuk melaksanakan rekapitalisasi perbankan, Spanyol juga memerlukan intervensi ECB di pasar obligasi. Tanpa keberadaan ESM, Mariano Rajoy dan kolega harus menanti munculnya gagasan baru yang mampu memulihkan kondisi fiskal negaranya.
Kembali ke Berlin, terdapat beberapa skenario yang bisa muncul dari kantor Mahkamah Konstitusi. Pertama, MK menyatakan semua komponen legalitas dalam ESM steril dari pelanggaran hukum sehingga parlemen bisa langsung memberi restu atas pemberlakuan program itu. Ke-dua, MK memberi lampu hijau kepada ESM namun dengan syarat dan kondisi tertentu. Dengan demikian, pemerintah tidak bisa sesuka hati menyuntik dana dan mengatur mekanisme stimulus ESM. Tidak hanya itu, MK juga bisa saja melampirkan klausul batas atas pendanaan agar pihak Eropa tidak bisa menaikkan jumlah cadangan modal sewaktu-waktu. Jadi, Jerman nantinya akan memiliki hak veto terhadap segala perubahan komponen dalam ESM.
Skenario terburuk adalah tidak disetujuinya ESM oleh Mahkamah Konstitusi Jerman karena bertentangan dengan mandat undang-undang. Jika demikian, semua otoritas keuangan di Eropa harus bertemu lagi untuk mencari formula baru yang menyenangkan semua pihak, terutama Jerman. Suatu kemungkinan yang tentunya akan menumbangkan nilai instrumen di pasar finansial global, khususnya mata uang euro.
(dim)
Komentar