Kamis, 27 Juli 2017

market-outlook  Market Outlook

'Obsesi Bank Sentral itu Bernama Inflasi'

Rabu, 30 April 2014 12:03 WIB
Dibaca 982

Monexnews - Dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara, banyak aspek yang bisa dipertimbangkan mulai dari nilai produk domestik bruto (PDB), daya serap tenaga kerja hingga volume ekspor impor. Namun ada pula satu komponen yang memiliki peran krusial dalam penciptaan iklim perekonomian yang ideal, yaitu inflasi.

Inflasi merupakan proses kenaikan harga secara terus menerus akibat mekanisme yang terjadi di sektor produksi, distribusi dan konsumsi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya pun sangat beragam, seperti bertambahnya minat konsumsi masyarakat, gangguan distribusi barang, spekulasi komoditas hingga kelebihan likuiditas di pasar. Walaupun kerap dianggap sebagai potret instabilitas di sektor konsumsi, di sisi lain inflasi justru mencerminkan bergulirnya roda ekonomi suatu negara. Inflasi adalah cerminan lalu lintas transaksi yang sehat antara pihak produsen dan konsumen. Layaknya pisau bermata dua, inflasi bisa menjadi masalah dan juga menjadi harapan bagi pemerintah suatu negara, tergantung dari sisi mana mereka melihatnya.

Di beberapa negara berkembang, seperti China dan Indonesia, inflasi saat ini menjadi momok yang harus diantisipasi dengan kebijakan moneter mumpuni. Lonjakan harga-harga di tingkat konsumen secara berlebihan tidak hanya mengganggu sistem ekonomi namun juga membebani warga di level bawah. Sisi baiknya, hal ini juga menunjukkan kalau denyut ekonomi turut dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Berbeda halnya dengan di negara-negara maju seperti zona Euro dan Jepang. Bagi bank sentral kedua wilayah, inflasi justru menjadi sasaran utama dalam satu-dua tahun ke depan. Rendahnya inflasi di zona Euro dan deflasi di Jepang memperlihatkan betapa rendahnya daya serap warga terhadap produk-produk konsumen dan teramat lesunya gairah bisnis. Penurunan suku bunga, yang selalu dianggap sebagai senjata ampuh untuk menaikkan harga, sudah dilakukan oleh European Central Bank (ECB) maupun Bank of Japan (BOJ). Namun hingga memasuki kuartal II 2014, patron baku itu hanya memberikan hasil minimal.

Inflasi Zona Euro

Bank sentral masih saja gagal menjawab tantangan trend perlambatan ekonomi di zona Euro pasca krisis hutang tiga tahun lalu. Padahal selain menurunkan suku bunga, ECB sudah memperbanyak jumlah uang yang beredar melalui program Long-term Refinancing Operation atau LTRO pada tahun 2012 lalu. Iklim inflasi rendah sudah tidak bisa ditoleransi dan pemberlakuan suku bunga rendah 0.25% seakan sia-sia dimakan waktu.

Oleh karena itulah, muncul gagasan supaya European Central Bank (ECB) mau membuka diri untuk mengadaptasi kebijakan yang selama ini berlaku di Amerika Serikat. Langkah pembelian obligasi pemerintah dan surat hutang diharapkan bisa menjadi jalan terakhir untuk menggenjot inflasi di negara-negara pengguna mata uang tunggal, mengingat cara-cara normal terbukti tidak manjur. Tetapi Presiden ECB, Mario Draghi, dan koleganya justru terkesan gamang dalam menyikapi dinamika ekonomi yang terjadi di Eropa sekarang ini. Pada pertemuan bulanan hari Kamis, 3 April lalu, bank sentral mengklaim penurunan inflasi di bulan Maret hanya bersifat sementara, dan harga-harga konsumen akan kembali naik di bulan April berkat meningkatnya permintaan di sektor jasa dan pariwisata jelang Paskah. Di sisi lain, Draghi seakan juga ingin juga menyenangkan hati pelaku pasar keuaangan dengan membuka peluang untuk lahirnya kebijakan moneter baru yang lebih suportif. "Anggota dewan sepakat untuk menggunakan cara yang lebih berani apabila kondisinya memaksa," ujar panglima moneter asal Italia itu di hadapan awak media.

Kegalauan bank sentral mulai terasa saat Draghi meralat ucapannya di parlemen Jerman dua hari lalu. Di depan anggota legislatif, yang sebagian besar menolak adanya program moneter baru, Draghi berbalik menyebut dirinya tidak ingin meluncurkan program ala Quantitative Easing (QE) dalam waktu dekat. Ia berdalih format identik tidak dimungkinkan karena zona Euro lebih mengandalkan bank sebagai penyalur dana ke sistem perekonomian, bukan melalui obligasi dan pasar saham seperti yang berlaku di Amerika Serikat. Bukannya memberi kesan tegas, lagi-lagi ia hanya terlihat ingin menyenangkan semua pihak yang berkepentingan dengan strategi kebijakan bank sentral. Saat berbicara di depan kamera, Draghi mengatakan wacana QE masuk dalam pertimbangannya. Namun kala 'dihakimi' oleh pihak Jerman, ia justru berkelit dari statement-nya terdahulu.

Tekanan untuk meluncurkan stimulus ekonomi mengemuka awal bulan ini setelah inflasi zona Euro anjlok ke angka 0.5% (Maret) atau level terendahnya sejak bulan November 2009. Padahal bank sentral sejak awal menargetkan inflasi ideal dekat level 2% untuk jangka menengah. Kinerja bank sentral semakin tidak termaafkan apabila kondisi ekonomi Eropa dinilai dari tingginya angka pengangguran di sana (12%). Kalaupun ada indikator yang membuat posisi ECB tetap aman, itu tak lain adalah hasil survei purchasing managers' terbaru, di mana angkanya memperlihatkan trend pemulihan ekonomi tetap berjalan dan berekspansi selama sembilan bulan beruntun.


Selain menuai respon beragam dari pelaku bisnis dan keuangan, bank sentral juga mendapat kritik dari pihak Dana Moneter Internasional (IMF). Lembaga kreditur ini memperingatkan iklim inflasi rendah rentan menggerus jumlah permintaan konsumsi dan menciptakan pengangguran baru. "Dibutuhkan strategi yang tidak biasa untuk memenuhi target inflasi ECB,' ujar Managing Director IMF, Christine Lagarde pada awal bulan April. Menurut IMF, ECB terlalu kaku dalam menerjemahkan kebijakan sehingga misi pencapaian inflasi masih saja sulit dipenuhi.

Perang 'Anti-deflasi' Jepang

Nyaris sama dengan koleganya di Eropa, pemerintah Jepang juga sedang memperjuangkan inflasi sekaligus mengakhiri fase deflasi yang sudah berlangsung terlalu lama. Sayangnya, Bank of Japan juga belum berhasil melaksanakan amanat Shinzo Abe, yakni menggiring laju inflasi ke level 2%, yang maksimal harus tercapai pada tahun depan.

Menurut data terbaru, harga konsumen inti untuk kota Tokyo (tidak termasuk bahan pangan segar) naik 2.7% di bulan April 2014 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski angkanya bagus, dalam kenyataannya lonjakan ini lebih banyak disebabkan oleh efek kenaikan pajak penjualan (PPN) yang berlaku mulai 1 April. Pemberlakuan pajak baru memang berdampak langsung terhadap dinamika harga di pasar. Tetapi jika tanpa memperhitungkan efek pajak, maka kenaikan harga inti hanyalah sebesar 1% atau sama dengan angka bulan lalu. Sementara untuk core consumer prices nasional Jepang periode bulan Maret (sebelum berlakunya kenaikan PPN) kenaikan hanya mencapai 1.3% atau tidak berubah dalam tiga bulan terakhir. Data tersebut juga lebih rendah dibandingkan estimasi kenaikan pelaku pasar yang sebesar 1.4%. Artinya, harga-harga di tingkat konsumen masih stagnan dan pencapaian target inflasi masih jauh dari harapan.


Fakta tersebut makin menambah keraguan khalayak terhadap kemampuan pemerintah dalam mengerek inflasi ke level ideal pada tahun 2015. Pelonggaran moneter yang dilakukan oleh Bank of Japan plus stimulus fiskal yang diluncurkan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe akhir tahun lalu memang mampu mendorong kinerja ekonomi dan menaikkan harga-harga di pasar, namun efeknya hanya bersifat sementara dan jauh dari kata konsisten. Stabilitas harga konsumen semakin tidak menentu karena nilai tukar Yen relatif kuat terhadap Dollar belakangan ini. Padahal pelemahan valuta sesungguhnya merupakan senjata pemerintah untuk menggenjot daya saing produk Jepang di luar negeri. Dan apabila situasi terus seperti sekarang, maka perekonomian Jepang diperkirakan mengalami kontraksi atau perlambatan pada kuartal II 2014, akibat terimbas oleh kenaikan pajak. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi ekonomi Jepang hanya akan tumbuh 1.4% tahun ini sebelum akhirnya turun lagi menjadi 1% pada tahun depan.

Setelah pertemuan rutinnya bulan ini, bank sentral wajib mengevaluasi situasi harga produk di tingkat konsumen dan menganalisa apakah perubahan kebijakan pajak tersebut benar-benar memperlambat roda ekonomi nasionalnya. Sedangkan untuk suku bunga, BOJ kemungkinan besar akan menahannya sementara waktu karena penurunan suku bunga terlalu dini untuk diterapkan pada pertengahan kuartal II. Gubernur Bank Sentral, Haruhiko Kuroda, membutuhkan rangkaian data yang lebih lengkap sebelum menyimpulkan bahwa sektor ekonomi Jepang memang membutuhkan stimulus baru. Jika dilihat secara mendalam, Bank of Japan sudah melakukan segala yang mereka bisa untuk memenuhi cita-cita pemerintah. Otoritas bukan hanya telah menerapkan Quantitative Easing, namun juga Qualitative Easing melalui program pembelian aset senilai ¥60-70 triliun per tahun sehingga pada nantinya jumlah kepemilikan aset dalam neraca bank sentral akan membengkak ke angka ¥270 triliun di akhir 2014.

Sebagai pemangku amanat konstitusi, bank-bank sentral memang memangku tanggung jawab untuk menciptakn stabilitas harga di tingkat konsumen. Sudah lumrah bagi ECB maupun BOJ untuk menggunakan wewenangnya di sektor moneter dengan cara menurunkan suku bunga guna mencapai target inflasi ideal. Namun apabila cara konvensional tidak berhasil memecahkan masalah, selalu tersedia alternatif lain yang bisa ditimang. Pelaku pasar keuangan tentu hanya bisa menunggu efektivitas kebijakan dari masing-masing pihak dan memantau efeknya ke harga-harga instrumen keuangan, bukan ke harga bahan pokok. Bagi warga Eropa dan Jepang sendiri, pencapaian inflasi mungkin hanyalah sebatas cita-cita. Tetapi di mata Mario Draghi dan Haruhiko Kuroda, target 2% seharusnya sudah menjadi ‘obsesi’ mereka.



Sumber referensi:

Majalah Futures Monthly

CNN

The Guardian

Reuters

Nikkei

 

Sumber Grafik:

Forbes & Eurostat

 

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar