Selasa, 17 Januari 2017

world-economy World Economy

Anggaran Terbatas, Kualitas Belanja Negara Harus Meningkat

Jumat, 25 April 2014 10:57 WIB
Dibaca 353

Monexnews - Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 yang mencapai sekitar Rp1.842,5 triliun atau 18,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah yang besar. Namun demikian, angka tersebut sebenarnya masih jauh dari cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan fiskal Indonesia.

Menurut Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Purwiyanto, dari jumlah anggaran belanja tersebut, alokasi untuk anggaran infrastruktur, kesehatan, dan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dirasa masih kurang. Padahal, masih ada kebutuhan lain, seperti untuk pembayaran cicilan pokok utang dan pengeluaran pembiayaan lainnya. “Bila dijumlahkan, total kebutuhan tersebut mencapai sekitar Rp1.920 triliun atau 19,3 persen terhadap PDB,” jelasnya saat membuka Seminar Kebijakan Fiskal 2014 dan Perkembangan Ekonomi Terkini di Gumaya Tower Hotel Semarang, Kamis (24/4).

Sementara itu, lanjutnya, kapasitas fiskal yang tersedia untuk tahun 2014 baru mencapai sekitar Rp1.670 triliun. Dengan demikian, untuk keseimbangan fiskal, masih terdapat kekurangan fiskal sekitar Rp230 triliun atau sekitar 2,3 persen terhadap PDB. “Kebijakan umum APBN kita adalah optimalisasi pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja negara. Kebijakan tersebut mencerminkan terdapatnya kesadaran bahwa pendapatan negara perlu ditingkatkan, sekaligus belanja negara sulit dihindarkan peningkatannya, tetapi harapannya kualitas dari belanja tersebut dapat ditingkatkan, sehingga kapasitas fiskal yang terbatas adanya dapat digunakan untuk menghasilkan output/outcome yang maksimum dari belanja yang dilakukan” jelasnya.

Sebagai informasi, seminar ini terselenggara atas kerja sama Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal. Seminar ini dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalangan perbankan, serta akademisi. Purwiyanto berharap, melalui forum ini, banyak hal penting yang dapat didiskusikan dan disampaikan sebagai rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara dan kinerja ekonomi.(anh)

Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

-disadur tanpa penyuntingan


(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar