Rabu, 28 Juni 2017

world-economy  World Economy

Apa yang Baru dalam APBN 2016?

Rabu, 3 Juni 2015 14:49 WIB
Dibaca 4465

Monexnews - Untuk pertama kalinya, pemerintah akan menganggarkan anggaran fungsi kesehatan sebesar lima persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal ini merupakan bagian dari perbaikan kualitas belanja pemerintah, yang dilakukan bersamaan dengan peningkatan anggaran untuk belanja infrastruktur.

“Sesuatu yang baru dalam APBN 2016 yaitu pertama, (peningkatan) kualitas belanja melalui infrastruktur yang ditambah, dan pertama kalinya kita ingin memenuhi amanat Undang-Undang Kesehatan, yaitu anggaran untuk fungsi kesehatan sebesar lima persen,” jelas Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro saat konferensi pers tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2016 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, pekan lalu.

Peningkatan anggaran belanja kesehatan sesuai amanat UU Kesehatan tersebut sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, di samping juga tetap mempertahankan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Sementara itu, untuk anggaran infrastruktur, pemerintah telah menetapkan prioritas pada sektor-sektor tertentu. Menkeu mengungkapkan, tahun depan, pemerintah akan terlebih dahulu memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang dapat memperkuat konektivitas nasional serta mendukung sektor kemaritiman, kelautan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketenagalistrikan, pengambangan manufaktur, dan pariwisata.

“Jadi ini sektor-sektor yang mendapat perhatian khusus di 2016. Artinya, secara tidak langsung nanti kementerian yang terkait degan bidang-bidang ini akan menerima porsi anggaran yang lebih besar,” tambahnya.

Yang tidak kalah penting, lanjutnya, adalah melakukan efisiensi birokrasi, efisiensi belanja, dan mendukung pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah. Untuk itu, pemerintah juga akan fokus pada pembangunan di daerah-daerah pedesaan dan perbatasan. “Kita ingin dorong pertumbuhan di wilayah perbatasan, pedesaan dan seterusnya,” katanya.(nv)


Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

*Disadur tanpa penyuntingan (dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar