Selasa, 30 Mei 2017

world-economy  World Economy

Bebani APBN, Pemerintah Batasi Pasokan BBM Subsidi

Selasa, 5 Agustus 2014 14:19 WIB
Dibaca 597

Monexnews - Pemerintah Indonesia mulai mengatur alokasi bahan bakar minyak (BBM) secara lebih ketat. Seraya memastikan suplai BBM non-subsidi tidak akan terganggu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bergerak membatasi pasokan BBM subsidi.

Dalam siaran persnya beberapa saat lalu, Kementerian ESDM menggarisbawahi pentingnya pasokan persediaan BBM non-subsidi di seluruh provinsi. Pemerintah juga berjanji akan menyediakan produk jenis tertentu sesuai kebutuhan warga di beberapa area, termasuk bahan bakar solar. Akan tetapi, suplai BBM subsidi akan dikurangi sesuai dengan pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN-P, yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR.

Menteri Jero Wacik meminta masyarakat agar tidak panik atas keputusan pembatasan BBM subsidi per Agustus 2014, karena penurunan suplai hanya akan terjadi di beberapa SPBU di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Selain minyak jenis premium, penyaluran solar juga akan direvisi karena harga riil-nya dianggap telah membebani APBN. Jero memastikan pengendalian yang dilakukan oleh pihaknya bukan karena kelangkaan stok minyak, namun semata untuk keseimbangan belanja negara.

Berikut adalah siaran pers Kementerian ESDM sebagaimana dikutip dari situs resminya:

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS
NOMOR: 43/SJI/2014
Tanggal: 5 Agustus 2014

PENJELASAN MENTERI ESDM TERKAIT PENGENDALIAN BBM BERSUBSIDI


Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, didampingi Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng hari ini Selasa (5/8) menyampaikan keterangan terkait pengendalian Jenis bahan bakar minyak (BBM) Tertentu.

Menteri ESDM menyatakan bahwa hingga semester pertama tahun 2014, realisasi penyaluran BBM Bersubsidi mencapai 22,91 juta kilo liter (KL) lebih tinggi dari kuota yang direncanakan sebesar 22,81 juta KL. Sementara pada periode yang sama pada tahun 2013 sebesar 22,74 juta KL.

Kenaikan volume BBM bersubsidi ini antara lain disebabkan oleh pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), dalam 3 tahun terakhir, rata-rata angka penjualan mobil mencapai 1,1 juta unit per tahun motor 7,6 unit per tahun. Sementara untuk tahun 2014, target penjualan mobil adalah 1,25 juta unit dan target penjualan motor 8 juta unit.

Di saat yang bersamaan, walaupun telah dilakukan penyesuaian harga BBM Bersubsidi pada bulan Juni tahun 2013 yang lalu, tingginya disparitas harga BBM bersubsidi dengan BBM Non Subsidi telah mengakibatkan migrasi pengguna BBM Non Subsidi ke BBM Subsidi dan di saat yang bersamaan masih terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya jenis Minyak Solar.

Oleh karena itu, lanjut Menteri ESDM, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh agar kuota BBM bersubsidi tidak melebihi kuota yang sudah ditetapkan Pemerintah bersama DPR.

Pemerintah telah menerapkan Kebijakan pengendalian Tertentu dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM yang antara lain melarang penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan dinas, pertambangan, kehutanan, perkebunan dan transportasi laut non pelayanan rakyat dan non perintis. Perkiraan penghematan dari implementasi Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2013 ini adalah 0,46 juta kl, dengan rincian bensin 0,15 juta kl dan solar 0,31 juta kl.

Sementara, BPH Migas juga akan melakukan pengawasan dengan target penghematan penggunaan BBM Bersubsidi jenis minyak solar sebanyak 0,50 juta KL.

Program Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas juga diperkirakan akan memberikan penghematan terhadap penggunaan premium sebesar 0,09 juta KL. Saat ini terdapat 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 2 mobile refueling unit (MRU) di Jabodetabek, Jawa Timur dan Palembang.

Selain itu, pengurangan Nozzle BBM PSO yang dilaksanakan di 59 Kota/Kabupaten siap BBM PSO diharapkan dapat memberikan penghematan sebesar 0,95 juta KL dengan rincian bensin sebesar 0,67 juta KL dan Solar sebesar 0,28 juta KL.

Pemerintah juga telah melakukan pengaturan pendistribusian BBM Bersubsidi dengan cara:

a.    Melakukan revisi kuota BBM subsidi per Kabupaten/Kota menjadi 46 Juta kL sesuai APBN-P yang telah ditetapkan Pemerintah dan DPR.
b.    Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam rangka pengendalian Kuota Jenis BBM Tertentu di daerahnya.
c.    Mengefektifkan implementasi Peraturan Menteri No. 01/2013 tentang pengendalian penggunaan BBM secara konsisten.
d.    Meningkatkan jaminan ketersediaan BBM Non Subsidi di seluruh wilayah NKRI terutama di wilayah yang berdekatan dengan kegiatan Industri, pertambangan dan perkebunan, khususnya outlet Minyak Solar.
e.    Mengimplementasikan Peraturan Presiden No. 15/2012 tentang harga jual eceran dan pengguna JBT secara konsisten.
f.    Pengaturan jumlah pembelian Jenis BBM Tertentu (BBM bersubsidi) di setiap lembaga penyalur.
g.    Penyediaan jenis BBM tertentu di daerah terpencil, penetapan rincian konsumen pengguna BBM bersubsidi, dan penataan infrastruktur lembaga penyalur.


(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar