Selasa, 17 Januari 2017

world-economy World Economy

Besaran Utang Pemerintah Masih Aman

Selasa, 28 Januari 2014 12:29 WIB
Dibaca 411

Monexnews - Pemerintah meminta tidak ada kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan meningkatnya besaran utang yang hingga akhir tahun lalu mencapai Rp2.371 triliun. Angka tersebut dinilai masih dalam kategori aman dan dapat dikelola dengan baik. Demikian disampaikan Wakil Menteri Keuangan II Bambang P.S. Brodjonegoro di Jakarta, Jumat (24/1).

Ia menjelaskan, saat ini rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada pada angka 23 persen. Sementara, defisit anggaran masih dapat dijaga dan relatif kecil, yaitu sekitar 2 persen. Terlebih, pemerintah akan terus mengelola fiskal agar besaran utang tersebut tidak memberatkan. “Tidak perlu khawatir berlebihan. Tetap kita harus jaga utang kita, cara menjaganya dengan mengelola anggaran dengan benar, itu saja dilakukan,” terangnya.

Sebelumnya, dalam Siaran Pers yang diterbitkan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan pada Kamis (23/1) lalu disebutkan, meski outstanding utang mengalami kenaikan dari Rp1.590,66 triliun pada akhir 2009 menjadi Rp2.371,39 triliun pada akhir 2013, tetapi level tersebut masih dalam batas aman. Kenaikan tersebut disebabkan oleh realisasi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sebagai dampak melemahnya kurs rupiah, mengingat sebagian utang pemerintah adalah dalam mata uang asing.

Seperti diketahui, hampir semua negara di dunia melakukan utang, karena utang merupakan instrumen fiskal dalam rangka mencapai target-target ekonomi makro, terutama pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat pengangguran. Utang pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur, dapat memberikan efek ganda dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Besaran utang pemerintah setiap tahunnya dibahas dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN, dimana besarnya utang akan dipengaruhi terutama oleh besaran defisit APBN yang ditetapkan. Besarnya utang yang dapat dilakukan oleh pemerintah juga telah diatur dalam Undang-Undang Keuangan negara, dimana batas maksimal defisit APBN dan APBD adalah tiga persen dari PDB, dan total outstanding utang pemerintah maksimal 60 persen dari PDB. Rasio-rasio yang merujuk pada standar Maastricht Treaty itu dinilai akan dapat menjaga utang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik (managable) dan menjamin keberlanjutan fiskal.(ans)


Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

*disadur tanpa perubahan

 

 (dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar