Kamis, 19 Oktober 2017

world-economy  World Economy

Bukan Hanya Hutang, China juga Dibayangi Kredit Macet

Selasa, 7 Januari 2014 12:36 WIB
Dibaca 755

Monexnews - Pemerintah China pekan ini mengeluarkan kebijakan untuk menekan risiko negatif dari gangguan sistem perbankan terhadap perekonomian. Namun hal itu dirasa belum cukup mengingat karena potensi kredit macet kian mengemuka.

Pemerintah kemarin mengeluarkan aturan baru untuk memperkuat regulasi kredit berisiko. Panduan soal pemberian kredit dari bank-bank diperketat supaya arus modal tetap sehat di tengah pembengkakan hutang nasional. Pun demikian, bukan berarti kekhawatiran utama yaitu non-performing loan (NPL) atau kredit macet bisa dihilangkan secara instan. Apabila pemerintah gagal mengantisipasinya, maka negeri tirai bambu bisa menghadapi krisis serupa dengan negara Asia Tenggara di tahun 1997 meski skalanya diyakini lebih kecil.

"Pada tahun 1998, kredit macet sekitar 40%. Sekarang tetap demikian, meskipun tidak sampai sebesar itu," ujar Ekonom Andy Xie kepada CNBC. Xie khawatir kalau pelaku industri keuangan, khususnya kredit, menjadi biang krisis baru karena jumlah kredit macet di sektor itu saja sudah menembus 10 triliun Yuan. Kualitas portofolio pinjam meminjam di China memang semakin buruk di tengah tingginya gairah bisnis dan investasi.

Bayang-bayang hutang menggunung akan tetap membayangi perekonomian China sepanjang tahun 2014. Pemerintah mulai mengambil kebijakan preventif untuk menekan 'hobi' meminjam uang secara kredit oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah (pemda) via penerbitan surat hutang.

Pasca krisis finansial setengah dekade lalu, pemerintah China membuka akses dana masuk ke sistem keuangan secara besar-besaran. Investor luar yang kehilangan lahan investasi di Amerika dan Eropa dengan senang hati menanamkan uangnya di China, negara dengan pertumbuhan ekonomi paling impresif di dunia. Kini keadaannya sudah berbeda. Otoritas sekarang justru menutup akses modal masuk satu per satu untuk mendisiplinkan pelaku pasar keuangan. Perusahaan, dan bahkan pemerintah daerah, yang dalam tiga tahun terakhir bisa sesukanya meraup dana dari penerbitan surat hutang, kini dituntut untuk lebih kredibel dalam mengelola keuangannya masing-masing.

Pemerintah pusat awal tahun ini memberlakukan suku bunga lebih tinggi bagi aset-aset keuangan berbasis hutang. Perusahaan harus berpikir dua kali sebelum mengeluarkan surat hutang baru karena jumlah bunga yang harus mereka bayarkan kepada investor menjadi lebih besar. Bunga obligasi acuan untuk surat hutang tenor 5 tahun dengan kualitas AAA sudah meroket ke rekor tertingginya (6.36%) pada 31 Desember lalu. Padahal di pertengahan Mei lalu, bunga obligasi acuan masih bertengger di level 4.51% (data National Interbank Funding Centre).

Sebanyak 35 perusahaan dilaporkan menunda rencana penjualan surat hutang senilai total 59 miliar Yuan ($9.75 miliar) dalam dua bulan terakhir (Reuters). Kabar itu termasuk bagus, terutama jika menilik jumlah hutang akumulatif dari semua sektor yang diprediksi menembus persentase 218% dari total gross domestic product nasional di 2013. Di negara lain yang pernah mengalami hal serupa, pembengkakan hutang sebesar itu dipastikan telah memicu krisis finansial.

Khusus bagi pemerintah daerah, kemungkinan besar aturan akan dibuat lebih longgar supaya akses pembayaran hutang lama bisa dilakukan dengan cara memakai uang dari penerbitan obligasi baru (roll over). Pekan lalu pemerintah pusat sudah memberi lampu hijau bagi otoritas daerah untuk berhutang lagi, karena mereka butuh uang untuk membayar tanggungan yang akan jatuh tempo. Dengan diberi akses untuk menggalang uang dari investor, pemda diharapkan terhindar dari kebangkrutan.

Hutang Pemda
Kantor Audit Nasional China pekan ini menyatakan bahwa jumlah hutang pemerintah-pemerintah daerah sudah melonjak hingga ke angka fantastis. National Audit Office dalam pernyataannya menyebut total tanggungan yang harus dibayarkan oleh pemerintah berbagai daerah adalah sebesar 17.9 triliun Yuan ($3 triliun) atau setara Rp36 ribu triliun! Angka yang dikompilasi pada bulan Juni lalu itu jauh lebih besar ketimbang total hutang tahun 2010 yang 'hanya' 10.7 triliun Yuan. Pelaku ekonomi pun mulai khawatir kalau besarnya hutang pemda berdampak pada krisis dana tunai di pasar.

Terlepas dari besarnya beban pembayaran pemda, kantor audit mengklaim jumlah itu masih terkendali. Pemerintah menilai total hutang pemerintah lokal masih lebih kecil dibandingkan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang dan Spanyol. Kalaupun ada hal yang menakutkan tak lain adalah cepatnya laju pembengkakan hutang tersebut. Trend pembangunan infrastruktur beberapa tahun terakhir memang memaksa pemda untuk meminjam uang lebih banyak. Di sisi lain, kesukaan pemerintah untuk meminjam uang (kredit) menimbulkan kekhawatiran tersendiri karena dalam sejarahnya, berbagai krisis finansial berawal dari instabilitas pasar kredit.

China kini ditantang untuk menghilangkan ketergantungannya terhadap pinjaman kredit. Pemerintah pusat sedikit banyak sudah melakukan antisipasi untuk menangkal gejolak dana di pasar tahun ini. Otoritas menguji daya tahan sistem keuangan dengan memompa uang baru nyaris senilai $50 miliar untuk berjaga-jaga. Pun demikian, banyak pihak menilai pemerintah telat melakukan tugasnya karena mereka seharusnya bisa melakukan itu lebih cepat sehingga potensi kekurangan dana tunai bisa diminimalisasi.

Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi melambat di negeri tirai bambu. China diprediksi membukukan kenaikan nilai GDP 7.6% untuk periode 2013 atau sedikit di atas target awal pemerintah pusat. Namun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, rasio pertumbuhan jelas lebih rendah. Pada 2010, China mencatat pertumbuhan GDP 10.4%, kemudian 9.3% di 2011 dan 7.8% pada tahun lalu.

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar