Kamis, 25 Mei 2017

world-economy  World Economy

Dorong Investasi Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Ubah Aturan Pengelolaan BMN/D

Selasa, 3 Juni 2014 10:44 WIB
Dibaca 423

Monexnews - Untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dan mendorong investasi di bidang infrastuktur, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Barang Milik Negara/Daerah.

PP tersebut antara lain mengatur mengenai bagaimana mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D serta penguatan dasar hukum pengelolaan aset berupa kekayaan negara tertentu.

Dalam rangka mendorong investasi di bidang penyediaan infrastruktur, melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan yang lebih luas untuk menerapkan kebijakan secara lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN/D. Selain itu, pemerintah juga menyediakan skema baru sebagai alternatif dalam rangka pemanfaatan BMN/D di bidang penyediaan infrastruktur.

Kebijakan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyesuaian jangka waktu dan tarif pemanfaatan BMN/D di bidang infrastruktur. Sebagai contoh, untuk penyesuaian jangka waktu sewa dapat dilakukan selama lebih dari lima tahun, sedangkan kerja sama pemanfaatan dapat dilakukan sampai dengan 50 tahun, dari sebelumnya hanya sampai 30 tahun. Sementara, penyesuaian tarif dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan nilai keekonomian untuk infrastruktur tertentu.

Untuk mempercepat implementasi PP Nomor 27 Tahun 2014, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan BMN. Sebagai aturan pelaksanaan PP tersebut, PMK ini mengatur secara lebih detail tata cara pemanfaatan BMN dalam rangka sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, dan lain-lain.

Dengan terbitnya PMK tersebut, pemerintah berharap pemanfaatan BMN terkait pengembangan dan penyediaan infrastruktur serta layanan umum seperti bandar udara, jalan nasional dan lainnya yang selama ini terhambat karena belum adanya payung hukum dapat segera direalisasikan.(nv)

 

Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

-disadur tanpa penyuntingan

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar