Sabtu, 25 Maret 2017

world-economy  World Economy

DPR Jepang Restui RUU Keamanan Nasional Buatan Pemerintah

Kamis, 16 Juli 2015 13:58 WIB
Dibaca 3050

Monexnews -  Anggota legislatif Jepang akhirnya menyetujui proposal undang-undang keamanan nasional yang diajukan oleh pemerintah. Dengan disetujuinya kerangka regulasi ini maka nantinya wewenang tentara Jepang dalam operasi di luar negeri menjadi semakin luas. Proposal undang-undang perang tetap direstui oleh parlemen meski banyak penolakan dari aktivis dan pihak oposisi.

Anggota parlemen yang menolak RUU ini berpendapat bahwa isinya menyalahi konstitusi tentang keikutsertaan dalam perang. Mereka memutuskan untuk walk-out dan abstain dari proses voting sehingga hasil akhirnya sudah bisa ditebak.

Sementara pihak pemerintah menyambut kabar ini dengan senang, dan hasilnya akan langsung dibawa ke lembaga yang lebih tinggi. “Undang-undang ini sangat perlu diberlakukan untuk melindungi warga Jepang dan mencegah perang," kata Perdana Menteri Shinzo Abe kepada awak media setelah hasil voting RUU dikirimkan ke upper house.

Salah satu bagian RUU yang paling diperdebatkan adalah soal diperbolehkannya tentara Jepang untuk membantu pasukan dari negara sekutu yang sedang berperang meski kedaulatan Jepang sendiri tidak terancam. Di dalamnya ada perubahan tentang pembatasan peran angkatan bersenjata dalam upaya pertahanan nasional.

Hasil poll sendiri memperlihatkan bahwa warga Jepang tidak terlalu antusias dalam menyikapi undang-undang ini karena ada indikasi dibuat untuk kepentingan negara lain yaitu Amerika Serikat. Popularitas Perdana Menteri Abe terus menurun dari waktu ke waktu di tengah berkembangnya proposal kemanan nasional. Menurut hasil survei Mainichi Shimbun awal Juli, untuk pertama kalinya jumlah warga yang tidak senang dengan kinerja Abe lebih banyak dibandingkan mereka yang puas.

Dari seluruh responden yang disurvei oleh Mainichi Shimbun 5 Juli lalu, sebanyak 43% mengaku tidak puas dengan hasil kerja Shinzo Abe sejak ia menjabat perdana menteri Desember 2012 lalu. Sementara 42% lainnya menyatakan masih puas dan sisanya abstain. Sementara dalam survei versi Yomiuri Shimbun, popularitas Abe masih lebih baik yakni mencapai 49% meski untuk pertama kalinya pula ia gagal mendapat lebih dari 50% suara.

Faktor yang meruntuhkan kepopuleran Abe tidak lain adalah kehendaknya sendiri menyangkut UU keamanan nasional. Seperti diketahui, sang perdana menteri mengajukan legislasi baru yang memperbolehkan tentara Jepang memberikan bantuan lebih kepada Amerika Serikat untuk mengatasi konflik di wilayah luar Jepang. Warga Jepang menganggap langkah tersebut tidak perlu diambil karena Jepang memiliki masalah sendiri yang lebih besar, terutama di bidang perekonomian. Sebanyak 3 dari 4 responden survei Yomiuri tidak puas dengan kebijakan ekonomi pemerintahnya karena gagal menghasilkan kemajuan. Keputusan parlemen soal proposal keamanan nasional sendiri kemungkinan baru diumumkan bulan September mendatang. (dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar