Senin, 29 Mei 2017

world-economy  World Economy

Ekonom: Defisit APBN dan Defisit Neraca Perdagangan Jadi PR Pemerintah Mendatang

Kamis, 25 September 2014 11:58 WIB
Dibaca 1523

Monexnews - Meskipun pertumbuhan ekonomi selama sepuluh tahun terakhir relatif stabil, pemerintahan baru nantinya akan memiliki berbagai pekerjaan rumah di bidang ekonomi.

Menurut Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, tantangan pertama pemerintahan mendatang adalah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat menggelembungnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Padahal, jika ingin merealisasikan program pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan ruang fiskal yang cukup.

“Jika Presiden Jokowi nanti ingin merealisasikan program infrastrukturnya, dia membutuhkan fiscal space, dana yang sangat terbatas mengingat subsidi BBM naik terus, sehingga mau tidak mau pemerintah Jokowi harus menaikkan harga BBM untuk melakukan penghematan yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mengurangi kemiskinan,” ungkapnya saat ditemui di kantornya baru-baru ini.

Tantangan kedua adalah besarnya defisit neraca perdagangan akibat meningkatnya impor BBM. Hal ini diperparah dengan ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh sektor komoditas, seperti batu bara, kelapa sawit, serta minyak dan gas bumi. Padahal, seperti diketahui, harga komoditas mulai anjlok sejak tahun 2011 lalu dan belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan hingga dua tahun ke depan.

Ia mengingatkan, Indonesia perlu segera memperbaiki neraca perdagangan, karena Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve diprediksi akan menaikkan suku bunganya pada semester II-2015. Imbas dari kebijakan tersebut adalah negara-negara dengan defisit neraca transaksi perdagangan besar seperti Indonesia berpotensi mengalami kesulitan pembiayaan.

Oleh karena itu, untuk memperkecil defisit neraca transaksi berjalan tersebut, pemerintah perlu melakukan pengurangan impor. “Kalau ekspor sulit dinaikkan otomatis yang harus dilakukan adalah menurunkan impor,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mencontohkan, pemerintah dapat saja menaikkan harga BBM bersubsidi, sehingga masyarakat akan mengurangi konsumsinya, dan pada akhirnya dapat memangkas impor BBM. “Caranya bagaimana dari sisi pemerintah, dari sisi fiskal, menaikkan harga BBM, dengan tentunya harapan melalui kenaikan harga BBM, impor BBM bisa dipangkas,” ungkapnya. (wa)


Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia
www.kemenkeu.go.id
*disadur tanpa penyuntingan

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar