Selasa, 17 Oktober 2017

world-economy  World Economy

Inggris dan Italia Masukkan Seks dan Narkoba dalam Perhitungan GDP

Jumat, 30 Mei 2014 12:05 WIB
Dibaca 828

Monexnews - Sepanjang berjalannya era modern, seks dan obat-obatan terlarang sudah menjadi bagian penting dalam perekonomian. Sirkulasi uang di pasar obat ilegal dan prostitusi sangatlah besar hampir di semua negara maju, walaupun tidak semua kepala pemerintahan mau memasukkannya ke dalam komponen produk domestik bruto (GDP).

Kini patron tersebut akan ditinggalkan oleh dua negara maju Eropa, yakni Inggris dan Italia. Pemerintah kedua negara telah memastikan bahwa narkotika dan seks akan masuk dalam pos komponen GDP nasional karena besarnya uang yang berputar di dalam 'dunia hitam'. Di Inggris, transaksi obat-obatan ilegal dan prostitusi mencapai 10 miliar Poundsterling atau nyaris Rp195 triliun per tahun! Angka sebesar itu merupakan nominal yang teramat banyak dan cukup berpengaruh terhadap pendapatan sebagian warga di negeri Ratu Elizabeth. Namun begitu, pemerintah mengklaim bahwa secara keseluruhan, perputaran 'uang panas' dalam berbagai aktivitas ilegal tidaklah terlalu dominan yakni hanya 0.7% dari total GDP.

Sementara Italia pekan lalu sudah lebih dulu mengumumkan kebijakan serupa kepada publik. Penggiat sosial media bahkan sempat mengangkat isu ini ke berbagai situs dengan cibiran bahwa Italia sudah resmi menjadi 'mafia ekonomi' berkat keputusannya itu. Sementara alasan Inggris dan Italia untuk memasukkan seks dan narkoba ke dalam komponen GDP adalah untuk mengharmonisasikan ekonomi nasional dengan pola pertumbuhan di kawasan. Seperti diketahui, ada negara maju lainnya, yaitu Belanda, yang sudah mengesahkan praktik prostitusi dan pengunaan narkotika sekaligus memperhitungkan nilai transaksinya ke dalam perekonomian. Inggris dan Italia tidak mau angka pertumbuhan ekonomi antar negara Eropa terkesan timpang hanya akibat perbedaan komponen GDP.

Pemerintah Inggris memang melegalkan prostitusi dan memperbolehkan peredaran beberapa varian narkotika namun untuk memperhitungkannya, kantor statistik akan memakai parameter yang beragam. Di antaranya dengan melihat jumlah total obat-obatan yang disita oleh polisi, khususnya yang masuk ke dalam daftar ilegal. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah juga melakukan wawancara terhadap pengedar narkoba, tetapi banyak dari narasumber yang menolak memberikan jawaban lengkap sehingga akurasi survei menjadi tidak valid.

Inggris dan Italia menyusul negara lain yang sebelumnya telah 'menghalalkan' seks dan narkoba, yakni Estonia, Austria, Slovenia, Finlandia, Swedia, Norwegia dan Belanda. Bagaimana dengan negara perekonomian terbesar dunia, Amerika Serikat? Biro analisa ekonomi di Washington tidak menganggap keduanya sebagai bagian GDP namun bisnis seks masuk dalam pendapatan daerah, yang pemerintahnya melegalkan prostitusi seperti negara bagian Nevada.

 

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar