Senin, 27 Maret 2017

world-economy  World Economy

Kemenkeu Masih Kaji Kebutuhan Akan Badan Otonomi Perpajakan

Jumat, 8 Agustus 2014 9:43 WIB
Dibaca 509

Monexnews -  Hingga saat ini masih diperlukan kajian yang lebih mendalam atas wacana kebutuhan Badan Otonomi sendiri yang terpisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Salah satu hal penting yang perlu dirumuskan terlebih dahulu adalah kebutuhan akan model tax administration dalam jangka panjang. "Ada pandangan bahwa DJP ingin menjadi Badan. Kajiannya harus dibalik, bukan DJP yang ingin merdeka, tapi pertanyaannya adalah untuk kebutuhan negara Indonesia ini ke depan butuh tax administration seperti apa, dan apakah DJP sekarang ini cukup penuhi kebutuhan tersebut. Bahwasanya DJP kemudian harus terlepas dari Kemenkeu bukanlah tujuan tapi suatu keniscayaan," jelas Pejabat Pengganti Direktur P2 Humas DJP, Tumakaka saat membuka acara sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang  Konsultan Pajak di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Kamis (7/8).

Dalam acara tersebut, Tumakaka menjelaskan mengenai peran penting konsultan pajak. Menurutnya, pelayanan pajak harus mudah, murah dan cepat. Dalam hal kemudahan, konsultan pajak dapat berperan aktif dalam memberi kemudahan kepada masyarakat terkait perpajakan dengan memberikan pemahaman akan hak dan kewajiban pajak kepada wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Administrasi pajak perlu didukung oleh komunitas konsultan pajak yang profesional dan berkualitas. Oleh sebab itu, PMK Nomor 111/PMK.03/2014 mengatur kembali pemberian izin praktek konsultan pajak dan wadah asosiasi konsultan pajak yang diakui oleh negara. PMK tersebut juga mengatur bahwa Konsultan Pajak wajib mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak yang diakui DJP.

Selanjutnya, Tumakaka mengingatkan bahwa tugas mengamankan penerimaan pajak bukan hanya tanggung jawab DJP saja, melainkan seluruh Wajib Pajak. Masyarakat Wajib Pajak dapat dibedakan lagi menjadi lima elemen, yaitu yang pertama adalah masyarakat umum; kedua adalah profesi penunjang, yaitu akuntan publik dan konsultan pajak; ketiga adalah dunia pendidikan yang memahami pentingnya pajak; keempat penegak hukum; dan kelima adalah institusi-institusi lain yang menggunakan uang pajak untuk melayani masyarakat. "Orang akan ikhlas bayar pajak jika uang pajak digunakan institusi-institusi negara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutup Tumakaka.(aa)

Sumber: rilis Berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

*disadur tanpa penyuntingan

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar