Minggu, 26 Maret 2017

world-economy  World Economy

Pemerintah dan BI Dukung Transaksi Lindung Nilai

Jumat, 8 Mei 2015 10:44 WIB
Dibaca 5311

Monexnews - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen mendukung transaksi lindung nilai (hedging) yang telah diimplementasikan pada tahun ini. Hal tersebut dapat dilihat dengan diaturnya transaksi lindung nilai dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa pemerintah dapat melakukan transaksi lindung nilai dalam rangka pengendalian risiko pembayaran bunga utang dan pengeluaran cicilan pokok utang, di mana kewajiban yang timbul dari transaksi lindung nilai tersebut bukan merupakan kerugian negara. Dengan adanya lindung nilai ini, pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan dapat melakukan manajemen risiko yang lebih baik dalam rangka memitigasi risiko keuangan.

“Manfaat dari pelaksanaan lindung nilai bagi kepentingan makro, yaitu mampu menjaga stabilitas nilai tukar, meminimalkan sovereign risk akibat risiko gagal bayar pinjaman luar negeri sektor swasta, menjaga integritas sektor keuangan Indonesia, pasar valas domestik yang lebih sehat dan berkembang serta meningkatkan investor confidence terhadap pasar keuangan Indonesia,” kata Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dalam Seminar Nasional Transaksi Lindung Nilai sebagai Alat Tata Kelola Keuangan Negara dan Perusahaan di Gedung BI, Jakarta pada Kamis (7/15).

Sebagai informasi, sebelumnya pada tanggal 19 Juni 2014 BI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara BUMN telah melakukan pertemuan koordinasi dan menyepakati beberapa hal penting terkait transaksi Lindung Nilai.

Kesepakatan pertama adalah bahwa dalam transaksi lindung nilai, terdapat konsekuensi biaya dan sepanjang transaksi tersebut dilakukan dengan konsisten, konsekuen dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, maka biaya tersebut bukan merupakan suatu kerugian negara.

Kedua, tersusunnya Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya potensi moral hazard dari transaksi lindung nilai yang dilakukan. Ketiga, masing-masing lembaga akan melakukan internalisasi atas transaksi lindung nilai dan Pedoman Penyusunan SOP tersebut melalui edukasi dan sosialiasi.

Dari segi regulasi, Kementerian Keuangan sendiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung terlaksananya impelementasi lindung nilai dalam rangka melaksanakan manajemen risiko pengelolaan keuangan negara. (ab)

 

Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

*Disadur tanpa penyuntingan (dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar