Minggu, 28 Mei 2017

world-economy  World Economy

Pemerintah Kembali Lelang Sukuk Berbasis Proyek pada 6 Mei 2014

Selasa, 6 Mei 2014 11:51 WIB
Dibaca 327

Monexnews - Pemerintah akan kembali melakukan lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/sukuk negara berbasis proyek (project based sukuk) pada Selasa (6/5) besok. Kali ini, sukuk yang akan dilelang adalah seri PBS003 (reopening), PBS005 (reopening) dan PBS006 (reopening).

Selain itu, pada saat yang sama pemerintah juga akan melakukan lelang SBSN jangka pendek dengan seri SPN-S 07112014. Dari pelelangan empat seri SBSN tersebut, pemerintah menetapkan target indikatif sebesar Rp1,5 triliun.

Lelang akan dibuka pada 6 Mei 2014 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada pukul 12.00 WIB. Hasilnya akan diumumkan pada hari yang sama setelah pukul 15.30 WIB. Sementara, setelmen akan dilakukan pada 8 Mei 2014.

Lelang ini bersifat terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price). Pada prinsipnya, semua pihak, baik investor individu maupun institusi dapat menyampaikan penawaran pembeliannya (bids). Namun, dalam pelaksanaannya, penyampaian bids harus melalui peserta lelang yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi, imbal hasil yang ditawarkan SBSN Seri PBS003 adalah sebesar 6 persen dengan tanggal jatuh tempo pada 15 Januari 2027. Untuk seri PBS005, imbal hasil yang ditawarkan adalah sebesar 6,75 persen dan akan jatuh tempo pada 15 April 2043. Sementara, imbal hasil SBSN seri PBS006 adalah sebesar 8,25 persen, dan akan jatuh tempo pada 15 September 2020.

Penerbitan ketiga seri SBSN tersebut menggunakan akad ijarah asset to be leased, dengan underlying asset berupa proyek/kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara, SBSN seri SPN-S 07112014 menawarkan imbal hasil berupa diskonto, dan akan jatuh tempo pada 7 November 2014. Penerbitan sukuk ini menggunakan akad ijarah sale and lease back, dengan underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) yang telah mendapat persetujuan DPR dan telah memenuhi persyaratan seperti diatur dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara.(wa)


Sumber: rilis berita Kementerian Keuangan Republik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

-disadur tanpa penyuntingan

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar