Kamis, 19 Januari 2017

world-economy World Economy

Pemerintah Tidak Berniat Cabut Larangan Ekspor Nikel dan Bauksit

Selasa, 12 Agustus 2014 13:59 WIB
Dibaca 2687

Monexnews -  Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa tidak ada rencana untuk meralat aturan tentang larangan eskpor nikel dan bauksit mentah. Otoritas menyatakan bahwa regulasi yang sudah berlaku selama 7 bulan itu berhasil menarik investasi miliaran Dollar, terutama untuk pembuatan smelter (fasilitas pengolahan).

Sebagai salah satu produsen nikel dan bauksit terbesar sejagad, Indonesia memang relatif tidak mendapatkan timbal balik yang besar dari sektor ekspor mineral. Oleh karena itulah, pemerintah pada bulan Januari lalu melarang ekspor mineral mentah sehingga pihak penambang terpaksa membangun smelter pengolahan agar hasil bumi bisa dikirim ke luar negeri.

Namun belakangan muncul spekulasi soal dicabutnya larangan nikel dan bauksit mentah karena adanya tekanan pihak luar. Penambang nikel dan bauksit konon ingin supaya mereka menerima fasilitas yang sama seperti perusahaan penambang tembaga, seperti Freeport McMorran. Bulan lalu pemerintah memang mengizinkan penambang untuk mengekspor produk setengah olahannya ke luar negeri karena alasan teknis, termasuk untuk produk tembaga. Namun otoritas memastikan bahwa fasilitas serupa tidak akan diberikan kepada mineral lainnya.

"Kelonggaran seperti itu tidak berlaku untuk produk mentah seperti nikel dan bauksit," ujar Menko Perekonomian Indonesia, Chairul Tandjung. Menurutnya, nilai tambah dari pengolahan nikel dan bauksit bagi Indonesia lebih besar dibandingkan dengan tembaga. Aturan soal dua komoditas tersebut juga sudah tercantum dalam undang-undang yang dikeluarkan tahun 2009, sehingga tidak mungkin presiden berani melanggarnya atas alasan apapun.

Chairul Tandjung justru memuji efektivitas kebijakan ekspor dengan merujuk pada beberapa data. Sejak larangan ekspor mineral mentah berlaku, arus investasi mengalir sebesar $8 miliar untuk pembuatan 3 fasilitas pengolahan alumunium dan 2  proyek feronikel. Artinya tujuan pemerintah benar-benar terwujud meski aturan baru berumur 7 bulan. "Langkah ini menciptakan investasi. Dengan adanya proyek-proyek baru, Indonesia akan bisa mengurangi defisit perdagangan dan transaksi berjalannya," tutup Chairul Tandjung. (dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar