Kamis, 19 Oktober 2017

world-economy  World Economy

Selangkah Lagi, Pajak atas Golongan Kaya Berlaku di Prancis

Selasa, 31 Desember 2013 8:44 WIB
Dibaca 355

Monexnews - Gagasan kontroversial tentang kenaikan pajak untuk golongan orang kaya di Prancis bukan lagi sekedar wacana. Apabila sudah resmi dijadikan undang-undang maka pemerintah berhak menarik pajak 75% dari perusahaan yang mempekerjakan sumber daya bergaji di atas 1 juta Euro.

'Millionaire Tax' ini sudah direstui oleh pengadilan konstitusi Prancis akhir pekan lalu. Presiden Francois Hollande memperkenalkan wacana pajak kejam bagi para pengusaha kaya untuk membantu pemasukan ekonomi dan memangkas defisit anggaran. Tadinya, wacana ini ditujukan untuk individu kaya namun karena dinilai terlalu berat, subjeknya diubah menjadi perusahaan yang mempekerjakan eksekutif-eksekutif mapan. 

Menurut constitutional council, pihak pengusaha harus menanggung pajak (PPH) atas karyawan yang penghasilannya di atas 1 juta Euro atau setara $1.4 juta. Tujuannya tak lain untuk menciptakan rasa adil di kalangan pebisnis, khususnya di tengah resesi ekonomi berkepanjangan. Kalau pajak lain sifatnya temporer, maka pajak untuk golongan kaya ini bersifat permanen. Pemerintah ingin iklim kondusif terus menaungi dunia usaha sehingga risiko masalah dan konflik bisa diredam. Di samping itu, pemasukan negara juga semakin optimal dan membaik seiring trend pemulihan ekonomi dalam negeri.

Selain pajak penghasilan, pihak Paris juga sedang mempelajari pungutan pajak lain untuk diterapkan. Salah satunya adalah dengan membuat aturan pajak untuk perusahaan media penyiaran atau disebut dengan 'pajak budaya'. Di dalamnya termasuk pungutan terhadap pelaku industri hiburan seperti bioskop, lembaga penyiaran dan penyedia layanan internet. Menurut Superior Audiovisual Council (CSA), pajak baru pemerintah nantinya akan mencakup perusahaan sharing video internet seperti Youtube, Facebook dan Daily Motion. Dana yang masuk ke kas pusat akan dipergunakan untuk kepentingan industri film dan televisi itu sendiri sehingga diyakini menjadi win-win solution bagi semua pihak. Total pendapatan nasional yang bisa diraup dari pungutan dari sektor ini mencapai 1.3 miliar Euro per tahunnya.

Dalam skema terpisah, pemerintah juga mempertimbangkan pungutan pajak dari produk smartphone, tablet PC dan perangkat berteknologi canggih lainnya guna menambah pemasukan kas negara. Komisi kebijakan pemerintah mengklaim kalau pungutan pajak 1% seharusnya dibebankan kepada produsen barang elektronik dan gadget yang berfungsi untuk mengakses konten, musik dan film. Apabila kebijakan itu mendapat restu untuk dijalankan, maka pemerintah bisa mendulang pemasukan pajak sampai 86 miliar Euro per tahun, yang nantinya dipakai untuk pengembangan teknologi digital Prancis.

Wacana tersebut langsung ditolak oleh asosiasi pengusaha internet dan teknologi. Mereka berpendapat pungutan pajak 1% untuk setiap produk yang dijual merupakan sesuatu yang menyakiti industri. Asosiasi menolak pernyataan pemerintah yang menilai bea 1% tidak akan berdampak pada keuangan perusahaan. Pengusaha bahkan meminta pemerintah untuk mendorong perkembangan teknologi dan bukannya mempersulit ekspansi bisnis.

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar