Rabu, 25 Januari 2017

breaking-news Keputusan Mahkamah Agung Inggris: proses formal Brexit harus melalui persetujuan parlemen.

world-economy  World Economy

Situasi Politik Ukraina Rentan Berujung Default

Rabu, 29 Januari 2014 15:31 WIB
Dibaca 551

Monexnews - Pasca lengsernya perdana menteri Azarov kemarin, partai oposisi Ukraina meminta pemerintah pusat untuk menolak segala bentuk bantuan dan hibah dari pihak Rusia dan beralih pro ke Uni Eropa. Presiden dan kabinetnya belum mengiyakan titah warga anti-Rusia karena kerjasama diplomatik dengan Rusia baru dimulai. Namun kondisi akan menjadi sangat dilematis apabila pemerintah benar-benar mengabulkan permintaan warga pro-zona Euro. Jika Ukraina memutuskan untuk mengembalikan semua paket bantuan finansial dari Kremlin, maka negara ini tidak akan memiliki sokongan dana dari pihak luar. Tanpa adanya paket bantuan asing, Ukraina hampir pasti bangkrut (default) dan/atau terpaksa men-devaluasi mata uangnya.

Pada bulan Desember lalu, pemerintah Rusia memberikan bantuan tunai senilai $3 miliar dari jumlah hibah total yang direncanakan mencapai $15 miliar kepada pihak Ukraina. Pada hari Jumat besok, paket susulan senilai $2 miliar dijadwalkan mengucur lagi ke kas pemerintah Kiev. Tetapi pasca pengunduran diri perdana menteri Mykola Azarov kemarin, masih belum jelas apakah dana bantuan tersebut akan tetap mengalir atau tidak. Presiden Viktor Yanukovych memang sudah membuka pintu perundingan dengan pihak oposisi guna membahas konflik politik ini. Sayangnya semua kemungkinan masih buram karena negosiasi yang berbau ideologis, khususnya soal kiblat kemitraan ekonomi antara Rusia dan Uni Eropa, cenderung berlangsung lama ketimbang lobi politik biasa.

Di kota-kota besar Ukraina, nasabah mengunjungi bank dan money changer untuk berburu Dollar karena takut kurs mata uang negaranya anjlok di tengah kisruh politik. Adapun indeks saham nasional anjlok lebih dari 70% sejak tiga tahun lalu dan terkoreksi 8.9% di pekan kemarin.

Seperti diketahui, Perdana Menteri Ukraina, Mykola Azarov, kemarin mengumumkan pengunduran dirinya sebagai kepala pemerintahan di negara pecahan Uni Soviet tersebut. Ia memutuskan mundur untuk menghindari kerusakan ekonomi akibat aksi demonstrasi besar-besaran yang telah berlangsung selama 2 bulan. Azarov takut kalau dirinya semakin lama menduduki kursi perdana menteri, maka ketegangan antar warga sipil terus memuncak dan berujung pada perang saudara.

Aksi demonstrasi antar elemen masyarakat sudah berlangsung dua bulan terakhir. Opini publik terpecah menyangkut kedekatan ekonomi politik Ukraina dengan pihak Rusia. Pihak yang gencar melakukan demonstrasi di ibukota Kiev adalah warga masyarakat yang ingin supaya negaranya lebih berkiblat ke zona Euro, dan bukan merapat ke Rusia. Perang ideologis inilah yang ditakutkan menjadi benih terjadinya perang sipil.

"Ukraina sudah terpecah. (Warga) bagian tengah dan barat menginginkan negaranya mendekat ke Eropa. Sedangkan (warga) bagian tenggara lebih pro ke Rusia," ujar Ian Bremmer, Presiden Grup Eurasia kepada awak media. Komentarnya ditujukan untuk meredam eskalasi konflik antara pihak pemerintahan dan demonstran.

Presiden Yanukovich telah menggelar pertemuan dengan partai oposisi untuk mencari jalan tengah soal konflik ekonomi politik ini. Sikap pemerintah yang menerima tawaran bantuan senilai $15 miliar dari pihak Rusia merupakan titik awal ketegangan antar warga, di mana pada saat yang sama, presiden Yanukovich juga memutus perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Pemerintah dan parlemen sampai sekarang sedang melakukan lobi-lobi untuk mencari solusi krisis politik dan menentukan arah kebijakan nasional.

(dim)

 

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar