Rabu, 13 Desember 2017

world-economy  World Economy

Soal Kenaikan Pajak, Jepang Berada dalam Posisi Dilematis

Rabu, 10 September 2014 13:00 WIB
Dibaca 890

Monexnews - Perdana Menteri Shinzo Abe sedang menghadapi situasi dilematis terkait kebijakan fiskal negara Jepang yang akan diambilnya. Wacana kenaikan pajak konsumsi sebanyak 10% tahun depan berpotensi gugur karena perekonomian negeri sakura masih belum pulih. 

Menurut Gubernur Tokyo, Yoichi Masuzoe, pemerintah pusat sedang dihadapkan pada posisi sulit. Rencana kenaikan pajak konsumsi di tahun 2015 terkendala oleh perlambatan ekonomi dalam negeri. Apabila salah langkah dalam menentukan strategi fiskalnya, upaya perbaikan pos fiskal bisa berbuntut pada stagnasi perekonomian. "Nilai produk domestik bruto sedang turun. Jadi, (wacana) ini adalah keputusan yang sulit," ujar Masuzoe kepada CNBC.

Pemerintah sudah menaikkan pajak penjualan dari 5% menjadi 8% pada bulan April 2014, di mana efeknya benar-benar menghambat laju pertumbuhan nasional. GDP Jepang menciut 7.1% dibandingkan kuartal II 2013, seperti ditunjukkan oleh laporan pertumbuhan ekonomi hari Senin kemarin (08/09).

Pelaku ekonomi kini bertanya-tanya, apakah perdana menteri Abe jadi menaikkan pajak konsumsi Oktober tahun depan. "Saya rasa, Abe harus menaikkannya dan siap menghadapi segala kemungkinan," tambah Masuzoe. Menurutnya, atas nama pemerintah Tokyo, perekonomian akan segera membaik terutama di tengah euforia Olimpiade yang akan digelar dalam 6 tahun ke depan. Tokyo optimis pesta olahraga antar negara ini bisa menaikkan gairah bisnis dan investasi di berbagai sektor ekonomi, khususnya di ibukota. Kalaupun ada kendala yang mungkin menghadang, tak lain yaitu kurangnya jumlah tenaga kerja untuk pembangunan fasilitas olahraga.

Masalah lebih besar yang dihadapi oleh Jepang adalah jumlah hutang yang melambung tinggi hingga lebih dari dua kali lipat nilai perekonomiannya yang sebesar $5 triliun. Pemasukan dari kenaikan pajak konsumsi akan bisa menutup berkurangnya pemasukan akibat pemberian keringanan pajak kepada perusahaan dari 40% menjadi 30%. Pemerintah berharap strategi berupa alokasi pajak ini mampu mengurangi beban hutang publik yang kian menumpuk.

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar