Selasa, 30 Mei 2017

world-economy  World Economy

'Vonis Default Menunggu Argentina'

Jumat, 25 Juli 2014 14:28 WIB
Dibaca 642

Monexnews -  Benua Eropa memang sudah nyaris steril dari jeratan hutang. Namun sayangnya, ancaman serupa justru bergeser ke benua lainnya yaitu Amerika Selatan.

Argentina akan resmi divonis default atau bangkrut dalam beberapa hari ke depan karena beban hutang yang membengkak. Negara ini memiliki tanggungan besar kepada investor dengan total kredit mencapai $1.5 miliar atau setara Rp17.4 triliun yang akan segera jatuh tempo 30 Juli nanti.

Lebih dari satu dasawarsa lalu, Argentina sempat mengalami default karena masalah yang sama sehingga pemerintahnya menerbitkan surat hutang. Pembayaran investasi plus bunga itulah yang kini ditunggu oleh kreditur, yang sudah memegang putusan pengadilan. Gugatan soal penundaan proses pembayaran hutang sendiri diajukan oleh kreditur yang keberatan kalau uang mereka terus ditahan. Sebelumnya Argentina memang sukses mengulur waktu pembayaran sampai beberapa tahun karena masih membutuhkan biaya untuk memperbaiki perekonomian. Namun tidak untuk kali ini, karena pengadilan Amerika Serikat meminta pemerintah untuk melunasi pinjamannya sesuai jadwal.

Beberapa negara yang meminjamkan uangnya ke Argentina sudah menyatakan ikhlas kalau pembayaran kembali ditunda, namun tidak demikian halnya dengan investor swasta yang kebanyakan adalah bank investasi asal Amerika Serikat. Grup investor swasta tersebut mengatakan siap melakukan negosiasi dengan Presiden Cristina Fernandez de Kirchner agar negara itu tidak mengalami default. Namun risiko bagi pemerintah sangatlah besar. Selain waktu perundingan terlalu mepet, kegagalan negosiasi justru bisa membuat Argentina menerima gugatan lain yang nilainya mencapai miliaran Dollar. Mediator pengadilan, Daniel Pollack, pada hari Kamis kemarin menyebut pemerintah menolak bertemu dengan grup investor swasta karena alasan yang belum jelas. Sementara dari pihak swasta, bank investasi NML Capital mengklaim Argentina tidak punya itikad baik untuk menyelesaikan masalahnya. "Jelas sekali kalau mereka (pemerintah Argentina) memilih untuk default pekan depan," ujar utusan dari NML kepada media. Bank investasi ini menilai bahwa presiden de Kirchner sendiri yang seakan membuat solusi mustahil tercapai.

Sikap Argentina dapat dimaklumi karena Cristina Fernandez de Kirchner memang salah satu orang yang menolak habis wacana pembayaran hutang dalam waktu dekat. Kalaupun ada yang bisa mengubah pendirian sang presiden, itu adalah kondisi ekonomi Argentina sendiri yang sudah masuk level kritis. Misi untuk mengakhir resesi tidak akan terlaksana apabila vonis default jatuh pekan depan karena arus investasi asing menjadi nihil dan memaksa pemerintah untuk melakukan devaluasi nilai tukar.

Sementara bagi pihak iswasta, status default sama artinya dengan menghilangkan posisi tawar dalam perundingan dengan pemerintah Argentina. Semakin berliku pula jalan mereka untuk menagih hutang yang sudah jatuh tempo berulangkali. Walaupun peluangnya kecil, titik temu masih bisa didapat karena kedua pihak memiliki satu sesi perundingan lagi. "Waktu bagi Argentina untuk terhindar dari default sangat lah sempit," ujar mediator, Daniel Pollack.

Latar Belakang Krisis Hutang Argentina

Lebih dari satu dasawarsa lalu, Argentina mencatat beban hutang besar karena perekonomian domestiknya mengalami gejala resesi dan sektor perbankannya hancur lebur. Masalah itu memuncak pada tahun 2001 sampai akhirnya pemerintah mengumumkan default (gagal bayar) dengan total tanggungan mencapai $132 miliar. Angka tersebut adalah default terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah ekonomi dunia. Mata uang peso bahkan tergerus tajam terhadap Dollar hingga nyaris tidak memiliki nilai tukar layak.

Situasi baru berbalik positif di tahun 2010, saat pertumbuhan ekonomi Argentina mencapai 9,2% berkat kinerja ekspor yang prima. Kunci utama dari keberhasilan negara ini adalah pematokan nilai tukar valuta domestik pada level rendah meskipun di saat yang sama pemerintahnya bermain api dengan mengabaikan beban hutang dan mengulur waktu pembayarannya. Langkah ini diambil dengan bermodalkan kurs valuta yang murah untuk meraup pemasukan dari sektor ekspor.

Sebagai kilas balik, Argentina sempat mematok kurs 1 Peso sama dengan 1 Dollar pada tahun 1991. Hal tersebut dilakukan guna mengendalikan inflasi dan stabilisasi kinerja perbankan. Patut dicatat bahwa inflasi tahunan Argentina pada tahun 1989 sempat mencapai 5000%! Suatu rekor yang membuat kursi presiden Raul Alfonsin terguncang hebat. Sayangnya, kebijakan kurs 1 berbanding 1 hanya efektif selama satu tahun. Angka inflasi memang tergerus sangat besar, dari 3.000% sebelum kebijakan, menjadi 3,4% di tahun 1994. Di samping itu, pelaku bisnis benar-benar menikmati laba dari lonjakan harga produk primer sehingga GDP tumbuh pada rerata 8% antara tahun 1991 dan 1995. Pintu perdagangan terbuka lebar sampai total impor meningkat dari US$ 11,6 miliar pada 1991 menjadi US$32,3 miliar pada tahun 2000. Demikian juga dengan sektor ekspor, yang juga melonjak dari US$ 12,1 miliar pada tahun 1991 menjadi US$ 30,7 miliar pada tahun 2000. Banyak lagi komponen bisnis negara yang diuntungkan oleh kebijakan valuta itu, sampai akhirnya Argentina menanggung efek perbuatannya.

Sepuluh tahun pasca kebijakan valuta, sistem keuangan Argentina bergejolak. Pematokan kurs 1 berbanding 1 membuat beban negara membengkak, semua karena sebagian besar hutang tercatat dalam denominasi Dollar. Pada Desember 2001, pemerintah melarang penarikan tunai nasabah bank lebih dari 1000 Peso (1000 Dollar) per bulan. Kebijakan ini kemudian dikenal dengan sebutan 'Corralito'. Perekonomian yang memburuk, ditambah tingkat upah rendah memicu kerusuhan antara aparat keamanan dan golongan pekerja di ibukota. Sebanyak 27 orang bahkan menjadi korban jiwa dari kerusakan sistem ekonomi nasional kala itu.

Pemerintah akhirnya mengakhiri pemasungan kurs Peso terhadap Dollar dan menyerahkan kinerja valuta domestik kepada pelaku pasar. Banyak orang Argentina kehilangan porsi simpanan akibat liberalisasi kurs ala pemerintah. Nilai tukar Peso akhirnya hanya setara dengan 2/3 mata uang Dollar. GDP anjlok sampai 11% pada 2002 dan pengangguran sampai pada level 25%. Sebuah potret buruk bagi negara yang sedang belajar untuk mandiri .

Argentina mengalami trauma akibat kebijakan untuk membiarkan kurs bergerak bebas. Namun kondisi sulit tidak berlangsung lama, karena GDP kembali naik sampai 9% pada 2003 dan bertahan beberapa tahun kemudian. Booming harga komoditi dan peningkatan ekspor sangat berperan dalam upaya perbaikan, yang tentu hanya bisa dicapai dengan penerapan kurs valuta rendah. Sedangkan untuk melunasi beban pinjaman besarnya, pemerintah membiarkan catatan hutang terbengkalai. Empat tahun kemudian, Argentina baru melakukan negosiasi pembayaran hutang secara parsial dengan tingkat kerugian tertentu harus diterima oleh kreditur. Kebijakan itu membuat Argentina sepenuhnya terisolasi dari pasar kredit internasional dan harus menjalani proses hukum sampai sekarang.

(dim)

Lihat Disclaimer

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

FM Futures Magazine

futures-monthly-monexnews `

Kirim Komentar Anda

Komentar


Mohon ketik karakter yang terdapat pada gambar diatas.
Huruf tidak case-sensitive.
 

Komentar